Home » Kegiatan » DLHK Jawa Tengah Ajak P3E Jawa Susun RPPLHD

DLHK Jawa Tengah Ajak P3E Jawa Susun RPPLHD

Pengejawantahan Harmonisasi Perencanaan Nasional dan Daerah

Sleman (7/9), Setelah 3 tahun mengalami penundaan, di tahun 2019 ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah mengajak Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3E  Jawa) untuk tujuan percepatan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Widi Hartanto, Kabid Penataan, Pengkajian Dasmpak dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHK  mengungkapkan bahwa kenapa sampai 3 tahun RPPLHD Jawa Tengah tidak selesai ? semenjak dirancang dan direncanakan 2016 lalu, Jawa Tengah kemudian mempersiapkan kebutuhan data dan informasinya. Dan setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, barulah dilaksanakan penyusunan tahun ini. “Dalam 2 tahun terakhir, kami menyiapkan sumber data dan informasi untuk penyusunan dokumen RPPLHD, seperti SLHD atau IKPLHD, target IKLH, data daya dukung daya tampung dan data-data teknis terkait lainnya.” Ungkap Widi.

Widi juga mengaskan bahwa, 2019 ini dokumen RPPLHD Jawa Tengah akan selesai disusun dan tahun 2020 dokumen tersebut ditargetkan sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.”apabila Peraturan Pemerintah terkait RPPLH Nasional bisa ditetapkan tahun ini, tentunya akan memberi dampak positif bagi daerah dalam penetapan RPPLHD.” Tegas Widi, bapak dua anak ini.

Pada pertemuan pendahuluan penyusunan RPPLHD Jawa Tengah Jumat (6/9) lalu terungkap bahwa untuk memberikan informasi isu prioritas sektor oleh peserta FGD (forum Grup Diskusi)  belum bisa diterima langsung dan masih memerlukan pengesahan dari kepala dinas sektor masing-masing. Padahal, formulir yang harus diisi oleh peserta hanya sebagai penguat atas isu prioritas yang sudah direkapitulasi dari dokumen IKPLHD, KLHS, RPJMD. “isi dari formulir penjaringan awal isu-isu strategis/prioritas lingkungan hidup proinsi Jawa Tengah diperoleh dari dokumen yang sudah ditetapkan di Jawa Tengah antara lain dari dokumen RPJMD, KLHS, IKPLHD.” Ujar Lutfi Mutaali, ketua tim penyusun RPPLHD Jawa Tengah.

Dalam paparanya, Sugeng Wachyono Kepala Bidang Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup P3E Jawa mengatakan bahwa dari daftar rekapiyulasi isu-isu tersebut perlu ditambahkan isu tentang perubahan iklim, kelembagaan, teknologi dan budaya. Bahkan Sugeng mengisyaratkan kalau isu politik perlu juga dimasukan dalam daftar isu strategis. “isi dokumen RPPLHD sebaiknya menyeimbangkan antara rancangan teknokratik dengan rancangan politis kepala daerah, bahkan jika dimungkinkan justru rmelakukan internalisasi rancangan teknokratik kedalam rancangan politis, hal ini akan sangat menguntungkan lingkungan hidup karena kondisi sumber daya alam tidak akan dianggap lagi menjadi penghambat bagi pelaksanaan pembangunan, namun justru akan menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan.” Papar Sugeng kepada para peserta FGD  

Sugeng juga menjelaskan bahwa isu strategis lingkungan hidup nasional adalah Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Dampak Perubahan Iklim. Ditambah lagi telah dikeluarkannya Kepmenlhk nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 dimana kondisi status daya dukung daya tampung air di Jawa Tengah mengindikasikan pada status terlampaui.   

Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup (RPSDALH) Sektor yang berbasis Daya Dukung Daya Tampung merupakan salah satu dokumen strategis hasil kerja P3E Jawa yang memuat tentang arahan kebijakan, arahan pembangunan infrastruktur, arahan perencanaan program dan kegiatan dengan mengarus utamakan modal social budaya, perubahan iklim, kerentanan bencana, tata kelola serta kesetaraan gender. Dengan demikian arahan kebijakan, strategi implementasi dan program yang tertuang dalam dokumen RP SDALH menjadi warna dalam rencana pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hokum  sektor tertentu yang tertuang dalam dokumen RPPLHD.  (GSW)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*
*